Bab. 5
Perkembangan Pemerintahan Orde Baru
A.Peralihan Politik dari Order Lama ke Order Baru
Sejak Peristiwa G 30 S/PKI, kondisi politik pemerintah indonesia semakin tidak menentu kerena penyelaian politik terhadap pelaku-pelaku G 30 S/PKI tidak segera dilakukan.Perkembangan politik nasional yang tidak menentu tersebut mendorong para mahasiswa ,pemuda dan pelajar yang dipelopori KAMI menyampaikan 3 tuntutan yang disebut Tritura(Tiga Tuntutan Rakyat).
1.Keluarnya Supersemar
Karena situasi politik nasional semakin tidak menentu dan sulit dikendalikan,Letjen Soehartomenyutus Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M. yusuf ke Istana Bogor menghadap Presiden Soekarno.
2. Perkembagan politik setelah keluarnya supersemar
Sejak peristiwa berdarah G 30 S /PKI, banyak rakyat yang menuntut agar rakyat pemerintah segera membubarkan PKI. Namun karena pimpinan negara tidak kunjung memenuhi tuntutan rakyat, lahirlah surat perintah sebelas maret dari presiden Soekarno kepada letjen Suharto.
3. pengangkatan jenderal suharto sebagai pejabat presiden
Dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat berat, DPRGR pada bulan februari 1967 mengeluarkan suatu resolusi yang meminta pertanggungjawaban presiden soekarno.
B.Ciri-ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru
Sebagai awal untuk menciptakan stabilitas nasional, sidang umum IV MPRS telah memutuskan untuk menegaskan letjen suharto selaku Pengemban surat pemerintah 11 maret 1966 atau sepersemar yang sudah di tingkatkan menjadi ketetapan MPRS No. IX/ MPRS untuk membentuk kabinet baru bernama AMPERA.
Program kerja kabinet Ampera
1. Memperbaiki peri kehidupan rakyat,terutama dinbidang sandang dan pangan
2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966 ( 5 juli 1968)
3. Melaksanakan politik luar negri yang bebas yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1966
4. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya
1. kebijakan dalam negeri
Sebelum perintah Orde baru meletakkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan melalui tahapan Repelita,struktur perekonomian indonesia pada tahun 1950-1965 berada dalam keadaan kritis keadaan ini di tandai dengan hal-hal sebagai berikut.
a. Sebagian penduduk bermatapencaharian di sektor pertanian.
b. Komoditas ekspor indonesia dari bahan mentah (hasil pertanian)menghadapi persaingan di pasar internasional dari negara-negara yang menghasilkan komonitas sama.
c. Belum berkembangnya industri dalam negri di sebabkan karna tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli atau profesional di bidang industri.
d. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sangat rendah.
e. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi (rata-rata 2,5 persen per tahun dalam tahun 1950-an).
f. Produk ndi sektor pertanian,terutama beras sangat tidak mencukupi kebutuhan penduduk.
g. Struktur perekonomian pada akhir tahun 1965,berada dalam keadaan yang sangat merosot.Tingkatan inflasi telah mencapai angka 650 persen dan sarana ekonomi di daerah-daerah berada dalam keadaan rusak berat karena ulah PKI/BTI yang saat itu berkuasa dan dengan sengaja ingin mengacaukan situasi ekonomi rakyat yang menentangnya.
2. Kebijakan Luar Negeri
Pada masa Orde lama politik luar negeri Indonesia telah menyimpang dari politik yang aktif ,Misalnya,Indonesia membentuk poros Pyongyang-Beijing-Jakarta yang membuat Indonesia juga membuat Indonesia semakin terisolasi dari Negara-negara lain.
a. Normalisasi Hubungan dengan Malaysia
Di terima Malaysia sebagai anggota tetap Dewan keamanan PBB,membuat indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia.
b. Indonesia Kembali menjadi anggota PBB
Sebelum keluar dari bkeanggotaanya PBB,Indonesia telah merasakan keuntungan menjadi bagian dari organisasi dunia ini. Misalnya, bantuan organisasi dunia ini dalam penyelesaian masalah sengketa Indonesia-Belanda mengenai irian barat serta kerja sama yang dibangun Indonesia dengan badan-badan PBB untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia.
INGAT LAGI !
Pada tanggal 28 septeber 1966indonesia mendaftarkan diri kembali menjadi anggota PBB dengan di wakili oleh Menlu Adam malik,Laksamana Udara Rusmin Nuryadin,M. yusuf, L , N.pilar,dan Ruslan Abdulgani.kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB di sambut baik anggota lainnya.
c. Penjadwalan Utang Luar Negeri
karena utang-utang peninggalan orde lama berjumlah 2,7 milliardolar AS,kebijakan penjadwalan utang(rescebeduling)dilakukan oleh kabinet Ampera dan kabinet Pembangunan yang mengantikannya.
C.Penataan Kehidupan politik dan Ekonomi.
Orde Baru adalah sebutan bagi pemerintah Presiden Suharto di indonesia. Orde Baru mengagantikan Orde Lama yang merunjuk kepada era pemeritahan Sukarno.
1. Pemilihan umum.
Pelaksanaan pemilihan umum pada masa orde baru sebagi upaya menerapkan demokrasi Pancasila di dalam pemilu1971.1977,1982,1987,1992,dan 1997.
2. Pemasyarakatan P4.
Pelaksanaan P4 tersebut merupakan acuan bagi semua kelompok masyarakat untuk me,mpraktikkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 berdasarkan ketetapan PMR 1978,di bentuklah badan pengalaman dan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila (BP7)
yang bertugas menyelenggarakan dan penyusun materi pemasyarakatan P4 dalam masyarakat.
3. Pembangunan Nasional.
Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila,pemeritah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi,politik,dan budaya.Dengan makin pulihnya situasi ekonomi,pada tahun 1969 bangsa indonesia mulai melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama.
a. Program pembangunan nasional
Pada masa Orde baru,kegiatan pembangunan secara bertahap segera dilaksanakan.pada tanggal 21-30 maret 1968 di adakan sidang Umum V MPRS,yang menghasilkan keputusan,antara lain.
1. Pengangkatan Jendral Suharto sebagai presiden RI.
2. Pembentukan kabinet pembangunan.
b. Pelaksanaan pembangunan
Pelaksanaan pembangunan nasional indonesia di lakukan berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perataan pembangunan, dan tercapainya stabilitas nasional.
c. Hasil-Hasil Pembangunan Pelita 1 yang dimulai pada tanggal 1 April 1969 itu dilaksanakan oleh Kabinet Pembangunan 1 dan seluruh rakyat indonesia. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Pemerintah melakukan Pembangunan Diberbagai bidang , seperti
1. Bidang Pertanian
2. Bidang Industri
3. Bidang Pertambangan
4. Bidang Energi
5. Bidang Prasarana
6. Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7. Kesehatan dan Kelurga Berencana
8. Bidang Agama
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
D. Integrasi Timor Timur
Sebelum berintegrasi dengan Indonesia,Timor timur adalah jajahan portugal selama 400 tahun. Penjajahan Portugal tersrebut menyengsarakan rakyat Timor Timur. Kondisi Kesehatan, pendidikan , sandang, pangan, dan papan Penduduk Timor Timur sangat memperihantikan. Pada tanggal 25 April 1974 di portugal terjadi Perubahan politik setelah tumbangnya Prisiden Antonio de Oliviera Salazar yang digantikan oleh Jendral Antoniode Spinola. Selanjutnya, di Timor Timur didirikan lima PartaiPolitik, Yaitu Uni DemocraticaTimorense (UDT), Fretilin, dan Apodeti, kota, dan Trabalista. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perang saudara di Timor Timur setelah Fretelin berusaha menekan lawan-lawan politiknya dengan menggunakan kekuatan Bersenjata. Setelah pemerintah sementara Timor Timur terbentuk, DPR Timor Timur pada tanggal 30 November 1976 bersidang untuk membahas integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Keputusan sidang tersebut, antara lain sebagai berikut.
1. Menyampaiakan petisi integrasi kepada Pemerintah Indonesia
2. Pembentukan komisi rumusan petisi integrasi
3. Mempercayakan ketua sidang untuk menentukan delegasi.
Pada tanggal 7 Juni 1976 petisi integrasi Timor Timur diserahakan pemerintah sementara Timor Timur kepada pemerintah Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengirim deledasi sebanyak 36 orang disertai 11 perwakilan negara asing ke Timor Timur dengan dipimpin Mendagri Amir Macmud. Keputusan integrasi Timor Timur tersebut diperkuat dengan Tap VI/MPRS/1978 dalam sidang umum MPR tahun 1978.
E. Penguatan Negara pada Masa Pemerintah Orde Baru
Program utama pemerintah Orde Baru adalah manciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan ekonomi.
DPR dalam memenuhi amanat Tap.MPRS No. X/MPRS/1966, juga telah mengusahakan pembentukan alat kelembagaan negara melalui penyusunan beberapa undang-undang.
Adapun ciri-ciri sistem politik Orde Baru, antara lain
1. Dwi Fungsi ABRI;
2. Konsep massa mengambang;
3. Korporatisasi negara;
4. Sentralisasi pemerintahan;
5. Program bantuan luar negeri
6. Sistem semi perwakilan;
F. Kelemahan Pemerintah Orde Baru
Berbagai kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru ternyata mampu menjamin stabilitas politik dan mencapai pertumbuhan ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik yang telah dicapai pada masa Orde Baru tidak terlepas dari pendekatan sentralistik pemerintah Orde Baru. Kasus-kasus penolakan beberapa calon kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat II oleh DPRD, orsospol, dan masyarakat daerah adalah bukti paling jelas dari kecendrungan tersebut. Menjelang awal tahun 1980, didalam masyarakat indonesia terjadi berbagai perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai dampak pembangunan masa Orde Baru. Menjelang jatuhnya pemerintah Orde Baru aspek-aspek tersebut belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah itu ditambah dengan pengalaman serta pengetahuan masysarakat tentang kelemahan pembangunan telah menumbuhkan sikap keritis masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar